Nelayan Pertanyakan Distribusi Solar SPDN

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Para nelayan Sungai Pinyuh, menilai ada yang tak beres dalam pengelolaan solar di Stasiun Packed Dealer Nelayan (SPDN) di Gang Pancasila, Kecamatan Sungai Pinyuh yang dikelolah Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Pontianak. Hal tersebut, memicu kelompok nelayan melakukan aksi, mempertanyakan penyaluran minyak solar kepada pihak pengelolah SPDN, Sabtu (30/4), kemarin.

Tidak ingin terjadi keributan terhadap aksi protes nelayan tersebut, Kapolsek Sungai Pinyuh, Dwi Budi Mutiono, melakukan meditasi kepada para nelayan dan pihak koperasi atau pengelolah SPDN untuk menemukan solusi terbaik, penyelesaikan penyaluran minyak solar bagi nelayan tersebut.

Salah satu perwakilan nelayan, M. Syaiful, menjelaskan para nelayan mempertanyakan sistem penyaluran solar di SPDN yang dinilai telah melakukan kenaikan harga. Sehingga tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan PT Pertamina. Selain itu, pihak koperasi juga diminta tidak melayani masyarakat yang bukan nelayan, yang hanya sekedar mencari keuntungan.

“Harga solar yang ditetapkan pertamina perliter Rp 4500, mengapa di SPDN ini bisa mencapai Rp 4500 bahkan sampai Rp 4800. Berarti sudah menyalahi aturan. Selain itu, kami juga minta para nelayan luar yang ingin membeli solar, harus memiliki kartu anggota nelayan, kalau tidak jangan dilayani,” katanya.

Apalagi saat ini, sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pertamina, pihak SPBU tidak boleh melayani penjualan solar kepada nelayan. Akibatnya, nelayan yang ada di Sungai Pinyuh resah dan terancam tidak melaut.

“Sudah stock di SPDN terbatas, nelayan dari luar juga mengambil minyak disini. Apalagi SPBU sudah tidak melayani penjualan solar kepada nelayan,” kata Syaiful.

Menjawab pertanyaan para nelayan tersebut, Operator SPDN Sungai Pinyuh, Iyan, mengatakan adanya kenaikan harga solar tersebut, karena pihaknya harus menutupi biaya operasional. Seperti biaya di depot pertamina, kendaraan, mesin SPDN.

“Biaya opersional kami tinggi, keuntungan Rp 10 ribu itu, utnuk menutup biaya operasional mengakut solar ke SPDN,” katanya.

Sedangkan Sekretaris Koperasi LEPP-M3 Kabupaten Pontianak, H. Isya H. Ismail, menaggapai keluhan nelayan tersebut, mengatakan SPDn Sungai Pinyuh, sesuai aturan yang telah ditetapkan pertamina dan Dinas Perikanan dan Kelautan, tidak hanya melayani nelayan di Kecamatan Sungaim Pinyuh. Tapi melayani nelayan dari Sungaim Purun, Peniraman, Nusapati, bahkan sampai Sungai Duri.

“SPDN tidak hanya melayani nelayan di Sungai Pinyuh saja, tapi nelayan dari Sungai Purun sampai Sungai Duri, Kecamatan Sungai Kunyit. Tapi jika memang dinilai tidak beres, bisa saja SPDN ditutup dan resikonya nelayan tidak akan mendapatkan distribusi solar,” kata Isya.

Sedangkan Kapolsek Sungai Pinyuh, Dwi Budi Mutiono, selaku pihak penengah menyarankan kepada para nelayan, operator SPDN dan pihak koperasi, untuk melakukan koordinasi kembali, kepada pihak dinas terkait. Terutama Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengatasi permasalahan distribusi solar nelayan tersebut.

“Hasil pertemuan ini, sebaiknya dikoordinasikan dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, sehingga permasalahan distribusi solar nelayan ini, bisa diselesaikan,” katanya.

Gubernur Kalbar Minta Masyarakat Waspadai NII

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Isu Negara Islam Indonesia (NII) yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dinilai Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan pantas untuk diwaspadai seluruh masyarakat, karena NII telah menimbulkan keresahan sejumlah daerah ditanah air.

“Selaku masyarakat, kita jangan mudah terkontaminasi terhadap hal-hal yang berdampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan presiden mengajak masyarakat melakukan hal positif, salah satunya berolahraga,” kata Cornelis, saat menghadiri Kejurnas Balap Sepeda “Kabupaten Landak-Bank Kalbar Bike Race 2011” di Kantor Bank Kalbar Sungai Pinyuh, Sabtu (30/4), kemarin.

Lanjutnya lagi, dalam mewaspadai gerakan NII, seluruh kompoten masyarakat diminta bersatu. Baik Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun orang tua, dalam memberikan pembinaan kepada para generasi muda. Selain itu, permasalahan gerakan NII tidak hanya bisa diserahkan kepada aparat kepolisian maupun TNI, karena mereka hanya menangani permasalahan pelanggaran hukum.

“Pembinaan generasi muda, tidak hanya cukup dilakukan pemerintah, tapi membutuhkan peran seluruh komponen bangsa, untuk melakukan pembinaan yang positif, sehingga para generasi muda tidak mudah dicuci otaknya dan jadi teroris,” katanya.

Selain itu, Cornelis, juga berharap Bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, suku bangsa dan agama, tidak menjadikan perbdedaan itu sebuah pertentangan. Tapi bagaimana perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan dan potensi membangun Bangsa Indonesia.

“Perbedaan janganlah dijadikan pertentangan, tapi mari kita bersatu. Sehingga perbedaan menjadi kekuatan bangsa ini,” katanya.

Kembalikan Kejayaan Balap Sepeda Kalbar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Mengembalikan kejayaan dan masa emas balap sepeda Kalbar. Pengprov PB ISSI Kalbar, Sabtu (30/4), kemarin, melaksanakan Kejurnas Bala Sepeda “Kabupaten Landak-Bank Kalbar Bike Race 2011”. Dimana peserta lomba langsung dilepas Gubernur Kalbar, Cornelis, di depan Kantor Bank Kalbar Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak. Para pembalap bakal menempuh jarak 135 Km, dengan finis di depan Kantor Bank Kalbar Ngabang, Kabupaten Landak.

Acara pelepasan tersebut, juga dihadiri Ketua Umum PB ISSI, Phany Tanjung, Ketua PB ISSI Kalbar, Karolin Margret Natasa, Wakapolda Kalbar, Safarudin, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, Wakil Wali Kota Pontianak, Paryadi, Direktur Utama PT Bank Kalbar, Sudirman, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait, serta tamu undangan lainnya.

Ketua PB ISSI Kalbar, yang jugaAnggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Karolin Margret Natasa, mengatakan dilaksanakannya Kejurnas Balap Sepeda ini, diharapkan mampu membangkitkan semangat untuk mengembalikan kejayaan olahraga balap sepeda Kalbar, yang dulu pernah berjaya di tingkat nasional maupun internasional mewakili Indonesia.

“Kita ingin, balap sepeda Kalbar kembali dimasa jayanya dulu. Walaupun semuanya harus dilakukan pembinaan secara bertahap. Karena regenerasi balap sepeda Kalbar sempat terputus, maka kita pengurus PB ISSI, terus melakukan pembinaan para pembalap muda. Seperti melakukan pembinaan atlet muda kalbar di Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga (PPLP),” kata Karolin.

Sedangkan Direktur Utama PT Bank Kalbar, Sudirman, mengatakan Bak Kalbar sebagai pihak pendukung pelaksanaan kejuaraan, merupakan suatu bentuk komitmen Bank Kalbar untuk memajukan cabang olahraga balap sepeda di Kalbar.

“Bank Kalbar memiliki komitmen untuk menjadikan balap sepeda sebagai cabor yang beprestasi dan disegani di kancah nasional maupun internasional. Maka kita selalu siap memberikan dukungan setiap kejuraan balap sepeda,” katanya.

Sedangkan Gubernur Kalbar, Cornelis, sangat mengharapkan balap sepeda Kalbar bisa berjaya lagi, baik ditingkat nasional maupun internasioanl. Seperti di era Kalimanto Tulus Widodo, Maruki Madsum, Suwandra dan Van Art bersaudara, yang kerap mengharumkan nama Kalbar dan Indonesia.

“Besepeda ini, olahraga yang murah. Serta ramah lingkungan, untuk itu saya mengajak masyarakat untuk memasyarakatkan besepeda. Dan bagi para pembalap, saya minta bertandinglah secara profesional dan tetap menjunjung tinggi  sportifitas dan taatilah peraturan lalu lintas,” katanya

Selain itu, Ketua Umum PB ISSI, Phany Tanjung, mengharapkan event-event kejuraan balap sepeda ditingkat daerah bisa ditingkat dan terus berlanjut secara kontiyu, sehingga bisa memicu para atlet-atlet balap sepeda junior untuk terus mengembangkan kemampuannya.

“Saya menyambut baik, dilaksankannya Kejurnas balap sepeda ini. Diharpkan kejuraan seperti ini, terus berlanjut, sehingga bisa muncul atlet-atlet muda yang berbakat,” katanya.

Adapun nomor-nomor yang diperlombakan selain individu bike race, Ketua Komisi Perwasitan PB ISSI Kalbar, Erwin Anwar, mengatakan juga dilombakan nomor Criterium Race yang start dan finish di Bank Kalbar Ngabang, Kabupaten Landak, dengan nomor yang dilombakan IRR Race Open Putra, criterium road open putra/putri, criterium MTB open putra, criterium MTB master open (40 th+) dan criterium MTB lokal Putra, dengan memperebutkan total hadiah Rp 55,2 juta.

“Total pembalap yang terdaftar 127 pembalap. Untuk nomor individu bike race, menempuh rute sepajang 135 Km, diikuti 56 pembalap,” katanya.

RSUD Rubini Belum Laksanakan Program Jampersal

Karolin : Dinas Kesehatan Harus Proaktif

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

RSUD Rubini Mempawah sampai saat ini, belum melaksanakan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal). Hal ini disampaikan Kabid Penunjang RSUD dr Rubini, Mukhtar Siagian, kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang mendatangai langsung RSUD Rubini Mempawah, Selasa (19/4), kemarin.

“Sampai saat ini, kami belum menerima Juknis Jampersal, bahkan dari Dinas Kesehatan juga belum melaksanakan sosialisasi, bagaimana sistem pelaksanaan Program Jampersal,” kata Mukhtar, yang untuk sementara waktu menjabat Plh Direktur RSUD Rubini Mempawah.

Menanggapi belum terlaksananya program Jampersal di RSUD Rubini Mempawah, Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan koordinasi pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Rubini mempawah, terkait sosialisasi program berjalan sama sekali.

“Seharusnya pihak rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan harus berkoordinasi secara baik, dalam mensosialisasikan program ini. Karena mulai Januari 2011, program jampersal ini, sudah harus dilaksanakan,” kata Karolin.

Lanjutnya lagi, dirinya meminta Dinas Kesehatan, juga terus melaksanakan koordinasi kepada masyarakat, bidan desa maupun bidan swasta, terkait pelaksanaan program Jampersal.

“Saya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar proaktif, menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan program yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi ini,” katanya.

Adapun dana yang digelontorkan Kementerian Kesehatan untuk program jampersal sebesar Rp 1,2 triliun. Dimana masing-masing kabupaten/kota akan kebagian anggaran Rp 2 miliar.

“Untuk Kalbar anggaran Jampersal sekitar Rp 1,021 Milyar. Jadi tidak ada alasan lagi, para ibu hamil, untu takut biaya melahirkan. Semua proses melahirkan gratis,” katanya.

Sedangkan salah seorang suami pasien yang dirawat di ruang kebidanan RSUD Rubini Mempawah, Sunarwi, warga asal Pahuman, mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa ada program Jampersal yang mengratiskan biaya pemeriksaan, melahirkan dan perawatan setelah melahirkan.

“Istri saya baru satu hari dirawat disini. Istri saya mengalami keguguran dan saya sama sekali tidak tahu ada program bahwa biaya melahirkan gratis. Kalau memang gartis, saya sangat mengucapkan terima kasih, karena sangat membantu saya,” katanya.

Bupati Pontianak Telusuri Tambang Emas PT Antam

Tambang Emas Pongkor Layak Dicontoh

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Bogor

Menjaga kerusakan alam di Kabupaten Pontianak, terutama yang disebabkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Bupati Pontianak, Ria Norsan, Sabtu (23/4), kemarin, mengunjungi tambang emas Pongkor PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Bogor, Jawa Barat, yang dikelolah secara teknik tambang dalam (underground mining), yang diakui cukup berhasil. Karena proses pertambangan, tetap mengutama kelestarian alam.

Kedatangan rombongan Bupati Pontianak, Ria Norsan, disambut Manajemen PT Antam dengan baik di Wisma Utama Pongkor PT Antam. Salah satunya Senior Vice President, Hari Widjajanto, yang memberikan penjelasan proses pertambangan emast Pongkor, yang tetap mengutamakan program keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan pertambangan.

“Pertambangan emas Pongkor, mulai beroperasi tahun 1992. Dari keseluruhan areal itu hutan produksi dan sebagian lagi hutan lindung. Selain itu, di sekitar tambang juga ada Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak. Maka dari itu kami pilih teknik tambang dalam, dengan membuat goa tambang. Sehingga hutan yang ada tidak atas tidak mengalami kerusakan,” kata Senior Vice President, Hari Widjajanto, memberikan penjelasan kepada Bupati Pontianak, Ria Norsan, sebelum rombongan meninjau dan menyelusuri goa tambang emas yang dikelolah PT Antam tersebut.

Lebih lanjut, Hari, menjelaskan Tambang emas Pongkor memiliki tiga urat emas utama yakni Ciguha, Kubang Cicau dan Ciurug. Metode penambangan menggunakan conventional cut and fill stoping pada urat emas Ciguha dan Kubang Cicau. Pada urat emas Ciurug Antam menggunakan metode penambangan mechanised cut and fill dengan peralatan hydraulic jumbo drill dan load haul dump (LHD) sejak tahun 2000. Penggunaan metode mechanised cut and fill tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi namun juga menurunkan biaya produksi untuk meningkatkan efisiensi.

“Tambang emas Pongkor diperkirakan memiliki usia tambang sampai dengan tahun 2019. Dan selama tambang beroperasi limbah pabrik dipabrik detoksifikasi yang terdiri dari dua tanki untuk menurunkan kandungan sianida di tailing menjadi di bawah batas 0.5 ppm. Setelah diolah, tailing kembali dimasukkan ke tambang di dalam sistem total tailing backfill system dengan kombinasi semen,” katanya.

Setelah rombongan bupati, mendapat penjelasan sekilas tentang pertambangan emas PT Antam. Seluruh rombongan Pontianak, diwajibkan mengisi surat pernyataan sebelum meninjau lokasi, selain itu juga diberikan arahan terkait penggunaan alat pelindung diri sebelum masuk ke goa tambang. Seperti penggunaan helmet, pakaian, masker, lampu, sepatu boat, pelindung telinga, sarung tangan dan lain-lain, yang tujuan guna keselamatan para pekerja dan pengujung. Dan para pungunjung juga diwajibkan mengikuti segala peraturan yang ada.

“Dengan melakukan tambang dari dalam, kita tetap menjaga kelesatrian lingkungan. Apalagi PT Antam, memiliki komitmen  kuat dalam program keselamatan dan kesehatan, serta lingkungan pertambangan. Bahkan kedepannya tambang emas Pongkor dapat dijadikan objek wisata yang sangat unik dan dapat menjadi andalan bagi pariwisata Jawa Barat,” kata Hari.

Akhirnya rombongan bupati, melanjutkan perjalanan ke lokasi pertambangan. Disana seluruh rombongan menggantikan pakaian serta alat pengaman lainnya. Setelah itu, rombongan bupati melanjutkan perjalanan dengan mobil truk, menuju pintu masuk goa tambang yang berada di level 600 kilometer dari permukaan laut. Disana rombongan bupati disambut, Operator Tambang B, Suhada.

“Saya berharap semua mengikuti arahan, jangan jauh dari rombongan. Karena panjang terowongan ini, sekitar 30 kilometer, dan memiliki banyak cabang terowongan. Namun kita akan menempuh perjalanan hanya 3 kilometer dari pintu masul level 600 dan keluar ke level 500. Dan ada sekitar 100 lebih penambang setiap hari di alam terowongan, dengan tiga kali shif,” kata Suhada.

Dan sebelum masuk ke terowongan tambang, bupati terlebih dahulu mengajak seluruh rombongan untuk berdoa bersama, dimana doa langsung dipimpinan bupati, yang memohon keselamatan selama perjalanan. Setelag berdoa sleuruh rombongan dengan menaiki mobil pick up terbuka, memasuki goa tambang.

Rasa takjub muncul melihat goa tambang, dengan dibantu penerangan lampu di helmet. Para rombongan bisa melihat jelas, bagaimana aktifitas di dalam tambang yang telah dikelolah sejak tahun 1992 tersebut. Seperti lori membawa bantu tambang yang keluar, dan tempat proses pengeboran, peledakan, pengerukan, pengangkutan, dan penimbunan kembali. Serta beberapa penambang terlihat melakukan aktifitas tersebut.

Setelah 1 jam lebih menyelusuri goa tambang, rombongan bupati akhirnya keluar melalui pintu terowongan di level 500, yang merupakan pintu utama keluar masuk lokasi tambang. Dan terlihat pemandangan pegunungan yang masih terawat baik, padahal dibawah gunung dipenuhi terowongan tambang emas. Selanjutnya rombongan bupati melanjutkan perjalanan ke lokasi proses pengolahan bijih emas yang menggunakan standar sianidasi yaitu carbon in leach yang diikuti proses elutaion dan proses electrowinning. Selanjutnya meninjau lokasi pengolahan limbah di lokasi Cyanide Destruction Plant, yang beroperasi 24 jam dengan pengambilan sampel 1 jam sekali, yang bertujuan untuk mencegah keluarnya sianida, sebelum dilepas di Sungai Cikaniki.

“PT Antam, merupakan salah satu investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Pontianak. Saya berkunjung disini, bagaimana melihat kinerja dan keseriusan PT Antam, yang berencana membangun pabrik alumnia di Kecamatan Toho,” kata Bupati Pontianak, Ria Norsan.

Lanjutnya lagi melihat proses penambangan emas Pongkor. Norsan, menilai manajemen PT Antam dalam pengolahan tambang emas Pongkor sangat baik sekali. Selain hanya melaksanakan aktifitas tambang, pihak manajemen PT Antam tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Semoga saja, kedepan PT Antam bisa bekerjasama mengelolah tambang emas di daerah kita, selain Alumnia. Karena pengeolahan tambang yang dilaksanakan PT Antam sangat profesional. Lihat saja, dari proses tambang sampai penanganan limbah dilakukan dengan sangat baik. Sedangkan daerah kita, masyarakat melakukan penambangan emas tanpa izin, yang beresiko besar merusak lingkungan.  Seperti hutan gundul, air tercemar dan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Semoga saja kedepan contoh ini, bisa diterapkan di daerah kita,” kata Norsan, sebelum berpamitan dan meninggalkan lokasi tambangan emas Pongkor PT Antam.

Bupati Pontianak Gelar Syukuran

 

                                                  

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kepemimpinan pasangan sehati kita peduli, Ria Norsan-Rubijanto, memimpin Kabupaten Pontianak, telah genap 2 tahun, tepatnya pada 13 April lalu. Sebagai bentuk syukur selama kepemimpinnya, Bupati dan Wakil Bupati Pontianak tersebut, menggelar syukuran di Rumah Dinas Bupati Pontianak, Jumat malam (14/4), kemarin.

Dalam syukuran Bupati Pontianak, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa acara syukuran, sebagai bentuk refleksi kepemimpinnya selama 2 tahun. Karena dirinya, merasa selama 2 tahun, masih banyak persoalan-persoalan terkait masalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang belum tercapai, sesuai visi dan misinya bersama Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.

“Selama dua tahun dilantik, massih belum banyak yang bis akami perbuat bagi daerah ini. Dan sudah barang tentu masih ada juga kekurangan, namun saya akan terus berupaya optimal meningkatkan pembangunan di Kabupaten Pontianak disegala sektor kehidupan,” katanya.

Acara yang dihadiri para muspida, tokoh masyarakat, alim ulama dan kepala SKPD se Kabupaten Pontianak tersebut, Ria Norsan, sangat mengharapkan dukungan seluruh stekholder di Kabupaten Pontianak dalam pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan disegala bidang berjalan lancar dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bisa tercapai.

“Dukungan seluruh element masyarakat, sangat saya butuhkan dalam membangun Kabupaten Pontianak, tanpa dukungan masyarakat tentu akan sulit berjalan pemerintahan ini. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih, kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga stabiliats keamanan dan ikut serta membangun pembangunan daerah ini,” kata Norsan, yang juga memberikan tali asih kepada para anak yatim usai acara syukuran

Polisi Kawal Distribusi Soal UN

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Mencegah kebocoran dan keamanan pendistribusian soal ujian nasional (UN) untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kabupaten Pontianak. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), melibatkan personil kepolisian untuk mengawal dan menjaga soal UN, sampai ke sekolah pelaksana ujian.

“Hari ini, soal ujian untuk SMA telah datang. Demi pengamanan kita, telah meminta pihak Polres Pontianak, membantu mengawal dan menjaga soal demi terhindar dari dari upaya kebocoran soal,” kata Kepala Disdikpora Kabupaten Pontianak, Zulkifli Salim, Jumat (15/4), kemarin.

Mengenai pendistribusian soal UN, Zulkilfi, menjelaskan dari Disdikpora akan mendistribusikan ke Sub Rayon sekolah pelaksanaan UN, pada 17 April. Untuk itu, pihaknya akan bekerjakeras, berupaya pendistribusi soal berjalan lancar dan tepat waktu.

“Ujian tingkat SMA akan dilaksanakan 18 April ini. Jadi 17 April, seluruh soal sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah pelaksana ujian. Dan itu juga akan dijaga pihak kepolisian dan dari Disdikpora yang kita tunjuk. Begitu juga soal ujian untuk SMP, dari provinsi akan mengirim pada 22 April, sedangkan ujiannya 25 April, dimana pendistribusian soalnya juga akan dikawal pihak kepolisian,” katanya.

Pangdam Minta Istri Prajurit Dukung Tugas Suami

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Gerhan Lantara, mengatakan dalam membina kebahagian rumah tangga, istri parjurit  harus mengerti tugas pokok suami serta bisa berperan penting dalam menunjang tugas dan kemajuan karier suami.

“Istri prajurit TNI, harus selalu mendukung kinerja suami. Artinya mengerti tugas pokok dan selalu mendukung kinerja suami. Begitu juga suami harus mengerti dan selalu menjaga kepercayaan suami,” kata Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Gerhan Lantara, saat bertatap muka langsung dengan jajaran anggota Kodim Mempawah dan para istri prajurit yang bergabung dalam Persit Candra Kirana, di Makodim Mempawah, Minggu (10/4), kemarin.

Kedatangan Pangdam Kodam XII/Tanjungpura, Gerhan Lantara, beserta istri  yang disambut Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait dan Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto. Selain menghimbau para prajurit beserta istri agar menciptakan hidup yang harmonis dalam berumah tangga. Gerhan juga memberikan suntikan motivasi dan wejangan kepada prajurit TNI agar terus meningkatkan kedisiplinan, serta profesionalisme dalam bertugas. Serta mengajak bersama-sama memerangi Narkoba.

“Selaku Prajurit TNI disiplinlah dalam melaksanakan tugas. Selain itu, jauhilah narkoba atau mari bersama-sama kita perangi narkoba. Karena narkoba, selai merusak fisik dan syarat otak, juga merusak generasi bangsa,” kata Gerhan.

Kabupaten Pontianak Jadi Kabupaten Mempawah

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Sidang paripurna LKPJ Bupati terkait penggunaan APBD 2010, Selasa (12/4), kemarin, juga disertai penandatangan kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) Program Legislasi Daerah (Prolegda) 201  antara eksekutif dan legislatif di Gedung DPRD Kabupaten Pontianak.

Prosesi penandantangan MoU tersebut dilakukan oleh masing-masing pimpinan, dimana pihak Eksekutif dilakukan langsung Bupati Pontianak, Ria Norsan, sedangkan pihak Legislatif oleh Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, dengan didampingi Wakil Ketua, HM Amin H Aminin.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRDF, Rahmad Satria, menjelaskan pada Prolegda tahun 2011, ada 17 Raperda yang masing-masing terdiri dari 16 prakarsa Pemkab Pontianak, dan 1 keputusan DPRD Kabupaten Pontianak, terkait perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah.

“Penyusunan Proglegda, merupakan implementasi Undang-Undang No 10 tahun 2004, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta PP No 16 tahun 2010, tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD. Dan Peraturan Mendagri No 169 tahun 2004, tentang pedoman penyusunan Prolegda,” kata Rahmad.

Lanjutnya lagi, ke 17 Raperda antara lain, Raperda pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Raperda bangunan walet, Raperda retribusi pengedalian manara komunikasi, Raperda retribusi administrasi kependudukan, Raperda pengujian kendaraan bermotor, Raperda retribusi pelayanan pendidikan, Raperda pelayanan kesehatan.

“Dari ke 17 Raperda tersebut, ada satu keputusan dewan terkait perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah. Dimana keputusan perubahan nama ini, bakal kita usulkan ke Mendagdri,” katanya.

Disiplin Pegawai Jadi Sorotan Bupati

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Bupati Pontianak, Ria Norsan, kembali mengingatkan para PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk meningkatkan sikap kedisiplinan. Hal ini, disampaikan saat upacara gabungan Struktur Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Senin (4/4), kemarin, di Halaman Kantor Bupati Pontianak, yang diikuti ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

“Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan para pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan. Tanpa disiplin dan kerja keras, mustahil apa yang kita inginkan bisa tercapai,” kata Norsan, selaku inspektur upacara.

Selain itu, Norsan menghimbau seluruh PNS dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Selaku abdi negara dan masyarakat, PNS dituntut menjadi teladan dan panutan baik pada saat berada dilingkungan kerja maupun masyarakat. PNS hendaknya tidak bermasalah dengan hukum.

“PNS Pemkab Pontianak, jangan sampai terlibat kasus kriminal. Baik, pencurian, perkelahian serta narkoba. Sebab, PNS yang terlibat kasus kriminal, maka tidak ada toleransi dan akan diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum. PNS yang bersangkutan juga akan mendapatkan sangsi sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Dan dirinya, juga menghimbau kepada PNS, khususnya dalam hal peningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal, hendaknya dimulai dari disiplin pegawai itu sendiri. Seperti membudayakan budaya masuk kantor tepat waktu, pada pukul 07.00 pagi harus dipertahankan. Demikian pula disiplin jam saat pulang kantor.

“Jangan sampai ada PNS yang hanya masuk kantor pada hari Senin dan Kamis saja. Apalagi pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, etos kerja etos kerja dan berperilaku baik dalam melayani masyarakat,” katanya.

Lahan Gambut Desa Galang Terbakar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Sekitar puluhan hakter lahan gambut di Desa Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kamis (31/3), kemarin, terbakar. Kebakaran yang menimbulkan kepulan asap tebal, membuat kecemasan warga setempat, karena dikhawatir titik api sampai kepemukiman warga.

“Ketika saya pulang dari kebun, sekitar pukul 11.00 wib. Asap tebal dari kebakaran lahan sudah mengepung. Warga disini sempat panik, karena takut kebakaran sampai kepemukiman warga. Bahkan kami melarang anak-anak keluar rumah, khawatir mengganggu kesehatan. Selaku warga, saya berharap apinya, bisa segera dipadamkan,” kata Warga Desa Galang, Said.

Kebakaran tersebut, mengakibatkan jalur lalu lintas jalan raya di Desa Galang, yang menjadi pusat perkebunan nenas, menjadi macet, karena kendaraan berjalan pelan merayap. Ditambah sekitar sepuluh mobil pemadam kebakaran yang berada dipinggir jalan, dengan para petugas pemadam kebakaran yang berusaha menjinakan api, semakin menambah macet kondisi jalan. Guna mengantisipasi kemacetan, terlihat anggota Lantas Polsek Sungai Pinyuh, sibuk mengatur jalur lalu lintas tersebut.

Bahkan kebakaran lahan tersebut, membuat Bupati Pontianak, Ria Norsan dan Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait, juga turun langsung meninjau lokasi kebakaran tersebut.

“Kondisi cuaca panas seperti ini, sangat mudah memicu terjadi kebakaran. Kita minta warga agar tidak membuka lahan pertanian dengan cara membakar atau bisa juga disebabkan membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, saya juga akan menghimbau kepada dinas instansi terkait, camat maupun kepala desa agar menghimbau warga tidak membakar lahan, apalagi disini lahan gambut,” kata Bupati Pontianak, Ria Norsan.

Sedangkan Camat Sungai Pinyuh, Syamsul Rizam, mengatakan pihak akan berusaha memberikan himbau kepada warga, terutama yang berdomisili di sekitar lahan gambut agar membuka lahan perkebunan tidak dengan cara membakar, sehingga kebakaran lahan tidak terjadi untuk kedua kalinya.

“Kita belum tahu penyebab pasti kebakaran lahan ini. Apakah ada yang membakar  lahan atau tidak, tapi kedepan kita akan himbau warga agat tidak membuka lahan dengan cara membakar,” katanya.

Bahkan Kepala Desa Galang, Nahcram, sendiri tidak tahu pasti penyebab terjadinya kebakaran lahan tersebut.  Namun sehari sebelumnya, Rabu (30/3), memang sempat terjadi kebakaran lahan, tapi warga setempat telah melakukan pemadaman.

“Kebakaran sudah terjadi sejak kemarin, tapi apinya masih kecil dan warga sudah berhasil memadamkannya. Kita juga tidak menduga hari ini, api membesar lagi. Sedangkan penyebab kebakaran ini, saya tidak tahu pasti,” katanya.

Guna membantu menjinakan api yang membakar lahan gambut tersebut, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait, juga ikut menerjunkan anggotanya untuk membantu mengantisipasi agar api tidak menyebar dan sampai kepemukiman warga.

“Kita akan turun beberapa porsonil, untuk menyisir dimana letak titik api. Karena kita tidak ingin, kebakaran sampai kepemukiman warga,” katanya.

Sedangkan dalam usaha mamadamkan kebakaran tersebut. Petugas kebakaran harus mengalami kesulitan, selain dikarenakan asap tebal, sumber air juga menjadi kendala utama, sehingga para petugas pemadam kebakaran tidak bisa optimal menjalankan tugasnya.

“Seluruh armada kita kerahkan. Tapi Cuma dua mesin yang dapat digunakan, karena kami terkendala sumber air,” kata Sugeng Chandra, petugas BPA SP, yang terus berusaha memadamkan api yang masih terus mengepulkan asap tebal tersebut.

Produksi Pertanian Menurun

Zakirin : Optimalkan Potensi Lahan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pontianak, Muhammad Zakirin, mengatakan produksi pertanian di Kabupaten Pontianak, mengalami penurun sekitar 11 persen. Namun ketersedian pasokan pangan masih tersedia sampai 1,5 bulan kedepan.

“Produksi pertanian kita pada tahun 2010, mengalami penurunan 11 persen dari tahun 2009. Namun penurunan tersebut, tidak mempengaruhi ketersediaan pangan kita, bahkan ketersedian pangan kita masih surful sampai 1,5 bulan,” kata Zakirin, ditemui di Kantor Bupati Pontianak, Rabu (30/3), kemarin.

Lanjutnya lagi, mengatasi permasalahan turun produksi pertanian tersebut. Dirinya mengajak masyarakat petani mengoptimalkan potensi lahan pertanian, dengan menggunakan bibit unggul hibryda, sehingga bisa panen tiga kali sebulan. Selain itu, Pemda juga membuka lahan pertanian baru denga lahan cetak sawah, dimana hanya diperuntukan untuk lahan pertanian saja.

“Turunnya produksi pertanian ini, disebabkan terjadi manomali iklim kadang hujan dan panas, apalagi beberapa daerah yang menjadi lahan pertanian sempat terkeba banjir, sehingga padi tidak bisa ditanam. Maka kembali meningkatkan produksi pertanian, harus dilakukan optimalisasi lahan pertanian,” katanya.

Sedangkan mengenai banyak lahan pertanian dijadikan bangunan walet, tidak berpengaruh besar terhadap penurunan produksi pertanian, namun jika lahan pertanian dengan skala besar digunakan untuk bangunan walet, baru bisa menggangu produksi pertanian.

“Saat ini, pengaruhnya tidak terlalu besar. Karena jumlahnya masih sedikit, tapi kita minta para petani tidak menjual lahannya kepada pengusaha walet, walaupun harga yang dijanjikan cukup tinggi,” katanya.

Prioritaskan Revitalisasi Pertanian

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pertanian menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Pontianak, dalam pembangunan di tahun 2012. Apalagi mayoritas penduduk bergelut di bidang agraris dan sebagian besar hidup berada di garis kemiskinan.

“Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan patut dijadikan prioritas, karena wilayah Kabupaten Pontianak masih sebagain besar diperuntukan di bidang pertanian,” kata Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tahun 2012, di Aula Kantor Bupati Pontianak, Kamis (24/3), kemarin.

Musrenbang yang dihadiri Staf Ahli Sumber Daya Manusia (SDM) Gubernur Kalbar, Ngatman, Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, beserta anggota, kepala dinas instansi, muspida, LSM, organisasi kepemudaan maupun tokoh masyarakat. Rubijanto, menjelaskan perlu diprioritaskannya sektor pertanian karena dilihat dari hasil produk domestik regional bruto (PDRB), sektor pertanian masih sangat dominan yaitu sekitar 26,18 % pada tahun 2009.

“Sektor pertanian dan ketahanan pangn perlu dikembangkan dan ditingkatkan, tidak hanya pada aspek produksi tapi juga kualitas produksi dan daya tarik produksi di pasaran, sehingga revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan, tidak hanya mampu meningkatkan ketersediaan pangan tapi juga meningkatkan daya beli masyarakat,” katanya.

Sedangkan Staf Ahli SDM Gubernur Kalbar, Ngatman, mengatakan perekonomian Kalbar masih didominasi oleh sektor pertanian, yang sampai saat ini produk yang dihasilkan masih belum cukup mengalami proses pertambahan nilai, karena masih berada di industri hulu. Sehingga hasil produk pertanian masih ditentukan pihak luar, yang tentunya berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan peningkatan pengangguran.

“Struktur perekonomian Kalbar masih ditopang oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan dan menyusul sektor lainnya. Untuk itu, khusus Kabupaten Pontianak, diharapkan dapat mengarahkan program-program pembangunan kepada peningkatan infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan dan juga tambang, serta menggali sumber daya lainnya, dengan memperhatikan aspek keadilan, pemberdayaan dan keberlangsungan,” katanya.

Pak Bulu Jadi Desa Mandiri Pangan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat, terutama untuk mengurangi kerawanan pangan dan gizi dalam memantapkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Pontianak. Bupati Pontianak, Ria Norsan, Rabu (23/3), kemarin, melaksanakan pencanaan Desa Mandiri Pangan dan Panen Raya di Desa Pak Bulu, Kecamatan Anjongan.

“Melalui pencanangan desa mandiri pangan ini, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pak Bulu, dan umumnya masyarakat Kabupaten Pontianak,” kata Ria Norsan, dihadapan para petani, sekaligus menyerahkan bantuan dana tunjangan perbantuan Rp 100 juta dari APBN untuk kelompok tani di Desa Pak Bulu, yang disaksikan langsung Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluh Provinsi Kalbar, Nurul Ekawati, Kepala BKPP, Ridwan Rusli, Camat Anjongan, Tarmizi, dan kepala dinas instansi lainnya.

Selain itu, Norsan, juga berharap melalui program Desa Mandiri Pangan, diharapkan dapat membantu pengembangan pembangunan di perdesaan, khususnya untuk ketersedian pangan masyarakat desa.

“Saya berharap masyarakat desa, dapat memanfaatkan bantuan seoptimal mungkin dengan mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk kemandirian pangan rumah tangga. Selain itu, dapat mencapai tujuan, perlu kerjasama semua pihak baik instansi terkait dan masyarakat,” katanya.

Sedangkan Kades Pak Bulu, Sumardi, mengatakan dicanangkannya Desa Pak Bulu, menjadi Desa Mandiri Pangan, diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat, sehingga hasil pertanian bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan beras di Kecamatan Anjongan dan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Melalui program desa mandiri pangan ini, diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, sehingga dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan produktif secara berkelanjutan. Dan minimal tahun 2015, Desa Pak Bulu, sudah mampu menjadi Desa Mandiri Pangan,” katanya.

Warga Pinyuh Berharap Saluran PDAM Terealisasi

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Krisis air bersih di wilayah Kabupaten Pontianak mulai terasa. Hal ini, disebabkan sejak awal Maret, mulai menunjukan adanya kemarau panjang, karena belum adanya turun hujan, sehingga ketersedian air bersih warga mulai menipis.

“Sudah beberapa minggu tidak hujan, terpaksa kita mengambil air di Bukit Seliung ini, karena ketersedian air hujan di tempayan sudah hampir habis,” kata A Pek, Warga Selinung, ditemui saat mengambil air bersih di Bukit Seliung, Kecamatan Sungai Pinyuh, Minggu (20/3), kemarin.

Sedangkan seorang ibu rumah tangga, Jamilah, mengaku tidak masalah untuk ketersedia  air minum, karena bisa membeli air galon. Tapi untuk membilas pakaian atau memasak untuk memerlukan air hujan yang ditampung ditempayan, sehingga dirinya terpaksa harus membeli air bersih kepada penjual air.

“Kalau air minum tidak ada masalah, Cuma untuk masak terpaksa membeli air Rp 4 ribu pergerigen,” kata Warga Sungai Pinyuh.

Namun dirinya, menjelaskan di rumahnya ada air PDAM, tapi warna air coklat, sehingga hanya bisa digunakan untuk mandi, sedangkan untuk mencuci atau memasak tidak bisa. Tapi dirinya berharap, rencana Pemda Kabupaten Pontianak, bakal merealisasikan pembangunan pipa PDAM di Kecamatan Sungai Pinyuh, segera cepat terealisasi, sehingga warga tidak lagi kesulitan memenuhi ketersedian air bersih saat musim kemarau.

“Di rumah ada ledeng, tapi kualitas air masih jelek, karena berwana coklat. Sedangkan air kolam sendiri tidak bisa digunakan, karena tidak jernih dan berbau tidak sedap. Kita hanya bisa berharap, Pemda segera merealisasikan pemasangan pipa PDAM di Kecamatan Sungai Pinyuh, seperti yang dijanjikan Pemda,” katanya.

Target Penerimaan Pajak Rp 87 Milyar

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kantor Pajak Cabang Mempawah, menargetkan pendapatan di sektor pajak di Kabupaten Pontianak tahun 201, sekitar 87 milyar. Hal ini, disampaikan langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Kalbar, Awan Nurmawan, saat melaksanakan pekan panutan pajak dengan sosialisasi tatacara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Aula Kantor Bupati Pontianak, Kamis (17/3), kemarin.

Acara tersebut, juga dihadiri langsung Bupati Pontianak, Ria Norsan, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, Kepala SKPD, Camat, Kades dan Pengusaha di Kabupaten Pontianak.

“Pada tahun 2010, kita menargetkan peniramaan pajak Rp 67 milyar, ternyata melebihi target mencapai Rp 74 milyar. Untuk itu, tahun 2011, kita menargetkan penerimaan sektor pajak di Kabupaten Pontianak, sekitar Rp 87 milyar,” kata Kakanwil Pajak Kalbar, Awan Nurmawan.

Sedangkan dilaksanakan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran para  wajib pajak yang ada di Kabupaten Pontianak, serta bagi masyarakat yang belum begitu paham bagaimana cara pengisian formulir SPT Tahunan, bisa langsung datang ke KPP Pratama Mempawah atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Mempawah.

 “Saya berharap dengan adanya pekan panutan pajak ini, masyarakat sebagai wajib pajak bisa taat melaksanakan kewajibannya. Jika ada yang belum tahu cara pengisian formulir SPT tahunan bisa bertanya langsung kepada petugas pajak yang siap membantu,” katanya.

Ssdangkan Bupati Pontianak, Ria Norsan, yang langsung menyerahkan SPT tahun 2010 dengan memasukan di drop box yang telah disediakan petugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempawah, mengatakan  Pemda mendukung dengan melakukan sosilisasi sampai ketingkat desa. Dan melalui sosialisasi tersebut, diharapkan masyarakat punya kesadaran yang tinggi dalam pembayaran pajak, karena semakin tinggi realisasi pembayaran pajak, kapasitas pembangunan di daerah akan lebih besar.

 “Pajak ini, sangat membantu dalam proses pembangunan daerah. Terutama bagi pelaksanaan pembangunan daerah, yang tentunya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga. Untuk itu, saya berharap masyarakat, pengusaha tergugah untuk lebih taat membayar pajak ,” kata Norsan.

Dan pada kesempatan tersebut, Kakanwil Dirjen Pajak Kalbar, juga menyerahkan penghargaan kepada 9 pembayar pajak terbesar,  dengan katagori wajib pajak badan kepada PT Damai Citra Mandiri, PT Jaya Teknik Lestari dan PT BRI Cabang Mempawah. Katagori wajib pajak orang pribadi kepada Deri Lodiyanto, Trio Long Kheng dan Sunaryo, sedangkan katagori bendaharawan kepada Bendahara pemegang Kas Dinas Pendidikan, Bendahara Pengeluaran Kantor Depeartemen Agama, dan Bendahara Pemegang Kas DPRD/Sekretaris DPRD Kabupaten Pontianak.

Awasi Program Jampersal

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu dinilai belum maksimal, terutama untuk pelayanan persalinan. Hal ini mendorong Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI untuk memperjuangkan Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

“Hasilnya tahun ini, di APBN telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1, 2 triuliun, yang diperuntukkan khusus bagi pembiayaan persalinan bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto.

Lanjutnya lagi, karena program  ini baru pertama kali dilaksanakan. Maka dari unsur pimpinan PDI Perjuangan, meminta para pengurus dan kader partai untuk terlibat aktif dalam mensosialisasikan Program Jampersal itu dan selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan disetiap kabupaten dan kota.

“Tidak sebatas itu, kami juga diharapkan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Apalagi mengingat masyarakat belum banyak yang mengerti, dan kita juga bakal membuka Pusat Pengaduan Masyarakat. Ini dilakukan agar dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak ini, juga menjelaskan Pembentukan Pusat Pengaduan Masyarakat tersebut, semata-mata untuk memberikan advice kepada masyarakat yang kurang mampu dan ingin melakukan persalinan di rumah sakit dengan biaya gratis. Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Kesehatan melaksanakan program tersebut dengan mengacu pada Surat  Edaran Menteri Kesehatan No U/Menkes/E/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Jaminan Persalinan, berikut petunjuk teknis yang diatur oleh kementrian kesehatan

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan agar masyarakat tahu, kita akan sosialisasikan kepada masyarakat. Karena dalam petunjuk teknis tersebut telah diatur lingkup pemberian biaya persalinan gratis, bagi masyarakat yang kurang mampu,” katanya.

PUMP Atasi Kesulitan Permodalan Nelayan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) RI, bakal menyalurkan anggaran Program Usaha Mina Pedesaan (PUMP) 2011, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), kepada para kelompok nelayan di Kabupaten Pontianak.

“PUMP ini, guna membantu nelayan dalam mengatasi kesulitan permodalan untuk mendukung usaha produktif di pedesaan. Adapun  kelompok yang menerima dana yaitu kelompok nelayan yang eksis dan memiliki tabungan kelompok,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pontianak, Imansyah ditemui di Aula Kantor Bupati Pontianak, Selasa (15/3), kemarin.

Lanjutnya lagi, adapun kisaran dana yang bakal disalurkan sekitar Rp 400 juta untuk PUMP Perikanan Budidaya dan Rp 900 juta untuk PUMP Perikanan Tangkap. Dimana dana tersebut, nantinya bakal disalurkan langsung ke rekening kelompok nelayan penerima dana PUMP tersebut.

“Dengan adanya kegiatan PUMP diharapkan selain membantu nelayan dalam permodalan yang berdampak terhadap pendapatan nelayan, juga sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja di pedesaan,” katanya.

Dan dalam menentukan kelompok nelayan yang bakal menerima bantuan modal PUMP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pontianak, bakal menurunkan tim melakukan survey terhadap kelompok-kelompok nelayan yang telah mengajukan usulan. Seperti mengecek indentitas anggota kelompok yang harus berprofesi sebagai nelayan, tidak berprofesi lain seperti sopir oplet atau lainnya. Selain itu, kelompok juga harus eksis dan memiliki rekening kelompok

“Ada ratusan kelompok yang mengajukan permohonan, karena keterbatasan anggaran maka hanya kelompok yang memenuhi syarat saja yang bakal menerima bantuan dana PUMP ini. Untuk itu, kami akan melakukan evalusai setiap kelompok yang mengajukan usulan,” katanya.

FKPM Siap Ciptakan Suasana Kondusif

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Guna menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah masyarakat. Ketua forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM) Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, mengatakan FKPM akan terus meningkatkan jalinan kemitraan dengan kepolisian dan masyarakat
 
“Keberadaan FKPM sangat membantu tugas polisi dalam hal menciptakan suasana aman dan tertib serta menekan tindak kriminalitas yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melaksanakan tugas sehari-harinya,” katanya.

Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak ini, mengatakan keberadaan FKPM  Kabupaten Pontianak yang telah terbentuk sampai tingkat kecamatan, akan terus meningkatkan tugas dan fungsi dalam membantu meringankan tugas kepolisian dalam menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh sepihak tapi harus dilakukan bersama oleh polisi dan masyarakat.

“Dengan adanya FKPM, persoalan-persoalan kecil yang terjadi ditengah masyarakat tidak langsung diselesaikan keranah hukum, tapi bisa dipecahkan ditingkat masyarakat dengan cara musyawarah. Dengan adanya Polisi Masyarakat (Polmas) ditengah-tengah masyarakat, semua persoalan yang dihadapi masyarakat bisa dipecahkan melalui forum FKPM ini,” katanya.

Bahkan Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, menilai salah satu tugas dan fungsi FKPM adalah mengindentifikasi dan mempelajari serta mengambil langkah-langkah yang proposional dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum dan fungsi bimbingan atau penyuluhan.

“Anggota FKPM sendiri berasal dari masyarakat. Sehingga berbagai permasalahan yang kecil-kecil insyah Allah dapat diselesaikan, tanpa harus melalui proses hukum,” katanya.

Kepsek Harus Profesional Kelolah Dana BOS

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Bupati Pontianak, Ria Norsan, menghimbau kepada Kepala Sekolah (Kepsek) untuk lebih profesional dalam mengelola administrasi sekolahnya. Terutama dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan pemerintah pusat.

“Berbagai program kerja pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. BOS maupun bantuan lain jangan dikelola asal-asalan hingga membuat kepsek terjerat hukum,” kata Norsan, saat melantik melantik 12 kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pontianak di Aula Kantor Bupati Pontianak.

Selain itu, Bupati juga berpesan agar Kepsek tidak hanya sekadar menjalankan rutinitas sebagai pemimpin di sekolah. Melainkan lebih ekstra dalam mengatur kemajuan, dan peningkatan dunia pendidikan di lingkungan sekolah masing-masing. Kepsek juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.

“Kepsek juga harus mengikuti perkembangan ilmu teknologi. Sehingga berbagai kemajuan dapat ditularkan kepada anak didiknya. Apalagi akses untuk mendapatkan informasi sudah sangat mudah. Baik melalui media cetak, televisi, internet dan lainnya,”  katanya.

Bahkan Norsan, sangat berharap Kepsek dapat membawa sekolah yang dipimpin ke arah yang lebih maju dan mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Serta harus memiliki kemauan dan usaha yang keras agar dapat memajukan dunia pendidikan.

“Maju atau tidaknya suatu sekolah terletak, pada kepemimpinan kepala sekolah. Untuk itu, saya minta seluruh kepala sekolah agar dapat melaksanakan dan memegang teguh sumpah yang telah diucapkan,” katanya.

Mempawah Bakal Dibangun Balai Diklat Transportasi Darat

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kementerian Perhubungan (Kemenhub), berencana membangun Balai Diklat Transportasi Darat di Pulau Kalimantan. Untuk mengetahui lokasi yang layak, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Anton S. Tampubolon, didampingi Bupati Pontianak, Ria Norsan, Selasa (8/3), kemarin, meninjau lokasi di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Hilir.

“Rencana pembangunan kampus bagi taruna dan peserta Diklat transportasi darat, masih dalam proses penjajakan. Untuk penempatan lokasi, belum ada kepastian, kita masih melakukan survey, dimana lokasi terbaik untuk dibangun Diklat tersbut,” kata Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Anton S. Tampubolon.

Namun secara umum, Anton, menjelaskan lokasi yang disediakan pemerintah Kabupaten Pontianak, sangat tepat dibangun Balai Diklat Transportasi Darat. Tapi masih perlu dilakukan kajian teknis, seperti melakukan penyusuna study kelayakan, mengenai lokasi lahan yang harus sesuai dengan RTRW/RUTR/RDTR.

“Secara umum, lokasi cocok. Tapi masih diperlukan kajian teknik. Namun dukungan pemerintah Kabupaten Pontianak, sangat bagus dan ini menjadi modal yang baik untuk kita sampaikan di pusat nanti,” katanya.

Sedangkan Bupati Pontianak, Ria Norsan, sangat berharap pembangunan Balai Diklat Transportasi Darat, bisa ditempatkan di Kabupaten Pontianak. Bahkan Pemda menyatakan siap menyediakan lahan yang dibutuhkan, serta jalan akses.

“Kita diminta menyediakan lahan dan akses jalan, sedangkan proses pembangunan semuanya dilaksanakan mereka. Tahun 2011 ini, bakal dilaksanakan study kelayanan, dan direncanakan Tahun 2014, pembangunan sudah selesai dilaksanakan, dengan dana kurang lebih Rp 800 milyar,” kata Norsan.

Bahkan bupati menilai, jika pembangunan Balai Diklat terealisasi di Kabupaten Pontianak, akan menjadi magnet dalam kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Pontianak. Selain itu, juga akan memberikan multi plyaer efek dan berpengaruh juga dengan perkembangan ekonomi di wilayahnya.

“Jika pembangunan terlaksana, saya yakin Kabupaten Pontianak bakal maju dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya.

Warga Korban Bencana Gelar Syukuran

Danrem Puji Kerjasama Masyarakat dan TNI

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Rasa syukur ditunjukan, warga Dusun III Parit Timur, Kecamatan Segedong, yang menerima alokasi bantuan rumah korban bencana, yang dikerjakan Kodim 1201 Mempawah yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat, Senin (7/3), kemarin, menggelar tepung tawar yang langsung dihadiri Danrem 121/Abw Toto Rinanto, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait dan Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.

“Kami menggelar syukuran ini, sebagai bentuk terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah, sehingga bisa menempati rumah yang dibangun anggota TNI. Walaupun belum diresmikan,” kata perwakilan warga Dusun III Parit Timur, Kecamatan Segedong, Muhammad Yasin.

Selain itu, sebagai bentuk terima kasih, Yasin, juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI AD, khususnya Kodim Mempawah, Pemda Kabupaten Pontianak, yang telah mengalokasikan bantuan rumah korban bencana kepada warga setempat.

“Rumah ini, sangat bermanfaat bagi kam. Insyah Allah bakal kami rawat dengan baik. Namun kami juga berharap kedepannya, Pemda bisa membantu masalah penerangan dan relokasi jalan,” harapnya.

Sedangkan Bupati Pontianak, Rubijanto, memberikan aspirasi atas keberhasilan anggota Kodim Mempawah membangun 129 rumah bagi korban bencana, walaupun dengan dana yang cukup minim.

“Sejak tahun 2001, sudah dilaksanakan bantuan seperti ini, tapi bersifat stimulan, dimana warga hanya diberikan bahan bangunan, tapi saya melihat tidak ada rumah yang terbangun. Namun berkat kerjasama dengan TNI, telah terbangun rumah yang sederhana dengan kondisi yang sangat baik. Bahkan tahun 2012, kita bakal mendapatkan sekitar 200 unit rumah, yang rencananya akan dilakukan lagi pola kerjasama seperti ini,” katanya.

Bahkan Danrem 121/Abw Toto Rinanto, mengaku terkejut atas keberhasilan anak buahnya, yang mampu menyelesaikan 129 rumah dalam waktu 36 hari. Padahal waktu yang diberikan 2 bulan.

“Saya terkejut, begitu cepat rumah ini selesai. Padahal waktu yang diberikan selama 2 bulan. Saya bangga terhadap seluruh anggota, dan masyarakat yang bekerjasama dengan baik, sehingga pembangunan cepat selesai,” katanya.

Mengenai kapan presmiannya, Dandim Mempawah, Parlindungan Sirait, mengatakan bakal dilaksanakan 10 Maret, yang bakal dihadiri langsung Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Gerhan Lantara

“Sebelum presmian masyarakat, sudah ingin menempati rumah ini. Sehingga hari ini, digelar tepung tawar, sebagai wujud rasa syukur. Sedangkan masalah penerangan, kita bakal kerjasama dengan pihak PLN untuk memberikan penerangan,” katanya.

Pantai Kijing Jadi Dermaga Internasional

Pemda Harus Serius Merealisasikannya

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kawasan Pantai Kijing, yang direncanakan menjadi Dermaga Pelabuhan Internasional, mendapat dukungan Legislator PDI Perjuangan, Susanto, yang menilai pantai kijing memiliki letak yang strategis, sehingga layak dibangun dermaga pelabuhan internasional. Apalagi melihat kondisi pelabuhan dwikora yang dinilai sudah tidak mampu menampung keluar masuk kapal.

“Bakal dibangunnya dermaga pelabuhan internasional di Pantai Kijing, saya yakin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pontianak. Namun untuk mendukung itu semua, Pemkab harus serius menanganinya, sehingga dapat segera terealisasi,” katanya.

Lanjutnya lagi, untuk mendukung realisasi pembangunan dermaga tersebut, Susanto, menyarankan Pemda Kabupaten Pontianak, harus membuat master plant pelabuhan, sehingga memudahkan pemerintah provinsi dan pusat, mengetahui berapa luas areal kawasan yang dibutuhkan dan letak-letak strategis menempatkan berbagai bangunan pelabuhan.

“Selain itu, Pemda juga harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, terkait manfaat pembangunan pelabuhan dan mengharapkan dukungan masyarakat, agar tidak terjadi konflik saat dimulai pembangunannya nanti,” katanya.

MTQ 2012 Butuh Dana Rp 997,6 Juta

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Meski pelaksanaan MTQ ke-27 tingkat Kabupaten Pontianak masih setahun lagi, namun Kecamatan Segedong terus berbenah, baik itu persiapan infrastruktur pendukung maupun upaya penggalangan dana.

“Berdasarkan hitungan sementara, estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan MTQ di Segedong pada 2012 mendatang diperkirakan Rp 997,6 juta,” kata Sekretaris Umum Panitia Penyelenggara MTQ ke-27, Muhammad Erfiza.

Demi suksesnya penyelenggaran MTQ, Erfiza mengaku juga berkonsultasi dengan panitia MTQ di Kecamatan Pinyuh, guna meminta sumbang saran. Terkait persiapan yang sudah dilaksanakan panitia, diantaranya mulai melakukan penimbunan tanah merah di Halaman Kantor Camat Segedong yang merupakan pusat kegiatan dari pembukaan hingga penutupan. 

 “Kecamatan Sungai Pinyuh boleh dikatakan berhasil melaksanakan MTQ. Oleh sebab itu, kita juga berkonsultasi terkait persiapan even dua tahunan ini. Bahkan ada salah seorang eks panitia MTQ Pinyuh yang kita libatkan disini. Selain itu, pemerintah daerah juga mulai melakukan perbaikan akses jalan Segedong yang rusak parah. Diharapkan tahun ini perbaikan selesai dilakukan,” kata Sekeretaris Camat Segedong ini.

Pemilik KTP Bakal Diasuransikan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pontianak, telah menyelesaikan pemutakhiran data kependudukan. Tercatat per Desember 2010, penduduk Kabupaten Pontianak sebanyak 280436 jiwa dari 69033 KK.

“Proses entry data sudah selesai dilaksanakan, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Pontianak 280436 jiwa. Pemuktahiran data ini, tidak lain untuk penetapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dan persiapan penerbitan KTP elektronik (e-KTP),” kata Kepala Dinas Dukcapil, Jailani, didampingi Kabid Kependudukan, Wan Adnan, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/3), kemarin.

Proses pemuktahiran data kependudukan, Jailani, menjelaskan pihaknya telah melibatkan seluruh instansi terkait dari kecamatan, kelurahan, desa sampai ketingkat Rt. Data penduduk yang telah final tersebut, telah diakses pemerintah pusat untuk penetapan NIK dan penerbitan KTP elektronik.

“Nomor NIK tidak ada berubah dimana kita berada, kalau ada yang pindah daerah, bakal diketahui darimana asalnya. Dan penetapan NIK ini, juga demi menghindari aksi kejahatan seperti aksi terorisme,” katanya.

Selain telah menyelesaikan pendataan jumlah penduduk Kabupaten Pontianak. Dinas Dukcapil, juga berencana setiap warga Kabupaten Pontianak, pemilik KTP dengan umur diatas 17 tahun bakal diasuransikan.

“Program ini, masih dalam tahap sosialisasi, kita masih membutuhkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Pontianak, untuk pembahasan Perda tersebut. Mengenai asuransi pemilik KTP bukan hal baru, karena Kota Pontianak telah melaksanakannya,” kata Jailani.