Kabupaten Pontianak Jadi Incaran Sindikat Narkoba

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Keberhasilan jajaran Kapolres Pontianak, meringkus bandar dan pengguna narkoba di wilayah Kabupaten Pontianak, khususnya di Kota Mempawah dan Sungai Pinyuh, membuktikan peredaran narkoba mulai mewabah di kabupaten yang sudah dua kali mengalami pemengkaran ini.

“Walaupun Kota Mempawah dan Pinyuh terlihat tenang, ternyata menyimpan potensi besar peredaran narkoba. Buktinya bisa kita lihat dari tertangkapnya para pengguna dan pengedar narkoba oleh Tim Satuan Narkoba dan Intel Polres Pontianak. Ini berarti daerah kita, sudah menjadi incaran sindikat narkoba,” kata Sekretaris Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Pontianak, Julkarnaidi.

Untuk itu, Jukarnaidi, menghimbau seluruh komponen masyarakat agar selalu waspada, terutama orang tua yang mempunyai anak remaja. Apalagi telah terbukti, angka pengguna narkoba di Mempawah dan Sungai Pinyuh cukup besar, dengan tertangkapnya para pengguna dan pengedar narkoba jenis ekstasi di Mempawah dan Sungai Pinyuh baru-baru ini.

“Kita berharap Polres dan BNK Pontianak lebih reprensif dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Pontianak, dengan bentuk aksi penegakan hukum. Karena akibat narkoba tak hanya berdampak pada kerusakan moral anak bangsa, namun lebih dari itu, yakni meningkatkan angka penderita HIV dan tindak kriminalitas,” katanya.

Kabupaten Pontianak Tolak Penerimaan CPNS Tahun 2010

Norsan : Jumlah PNS Melampaui Target Nasional

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, mempawah

Menyikapi banyak pertanyaan masyarakat, terkait penundaan Pemda Kabupaten Pontianak terhadap penerimaan CPNS formasi tahun 2010, sebanyak 188 orang. Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Selasa (28/9), kemarin, melaksanakan pertemuan dengn Bupati Pontianak, Ria Norsan, yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Firman Juli, Asisiten III Sekda Kabupaten Pontianak, Abdullah, dan Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Anggaran Daerah, Zulkifli Salim, untuk mendapat penjelasan terkait penundaan tersebut.

Dalam Pertemuan tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan, menjelaskan penundaan penerimaan CPNS karena pemerintah Kabupaten Pontianak sedangan melakukan penataan jumlah PNS disetiap SOPD, apalagi menurut standar nasional jumlah PNS di wilayah Kabupaten Pontianak telah melebihi target.

“Jumlah PNS kita sekarang kurang lebih  5227 orang, dimana jumlah tersebut jika dibagikan jumlah penduduk telah melampau target, karena lebih dari 2,1 persen. Selain itu, kita juga masih terkendala masalah difisit anggaran. Melalui pertimbang tersebut, maka kita menunda penerimaan CPNS tahun ini, bahkan tidak hanya kabupaten kita tapi kabaten lain juga ada yang menunda penerimaan CPNS,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto, mengatakan pertemuan tersebut, tidak lain meminta penjelasan kepada Pemkab Pontianak, terkait banyaknya masukan dari masyarakat atas penundaan penerimaan CPNS tersebut.

“Kita bisa memahami alasan tersebut, tapi kita berharap tahun-tahun kedepan jangan hanya penundaan lagi. Untuk itu, tahun 2010 Pemkab harus fokus melakukan penataan pegawai, sehingga kita bisa mengetahui tingkat kebutuhan pegawai di daerah kita, serta pendistribusian pegawai juga harus merata disetiap daerah, selian itu belanja pegawai juga jangan sampai melampaui separoh dari APBD, hal ini memang tidak ideal,” katanya.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Amin, menjelaskan pertemuan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada masyarakat yang mempertanyakan penundaan CPND formasi tahun 2010.

Bupati Buka Manasik Haji Tahun 2010

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Rabu (29/9), kemarin, menggelar pembukaan bimbingan manasik haji bagi Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2010, di Masjid Agung Al Falah Mempawah. Bimbingan manasik haji ini secara resmi dibuka oleh Bupati Pontianak, Ria Norsan, yang juga  terdaftar sebagai CJH  tahun ini.

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Andi Jafar Harun, Kepala Pengadilan Agama, H.M. Arsyad, tokoh agama, serta seluruh CJH.

Dalam pertemuan pembukaan manasik haji tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan, meminta seluruh CJH mengikuti seluruh rangkaian manasik haji, sehingga CJH lebih mantap memahami segala rukun, wajib maupun sunnah haji.

“Demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji, diperlukan adanya persiapan dan pembekalan yang cukup bagi calon jamaah haji. Bekal tersebut bukan hanya materi belaka, tetapi juga pengetahuan akan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Pengetahuan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan manasik haji ini,” katanya.

Lanjutnya lagi, pelaksanaan ibadah haji juga merupakan ibadah fisik, sehingga para CJH dihimbau agar untuk selalu menjaga kesehatan lahir dan batin dengan rajin berolahraga.

“Jagalah kesehatan dari sekarang, dan perbanyak ibadah dan bertobat kepada Allah SWT, agar pelaksaaan ibadah haji kita tidak sia-sia dan kita menjadi haji yang mabrur” katanya.

Sedangkan Kepala Kementerian Agama kabupaten Pontianak, Andi Jafar Harun, juga mengingatkan agar seluruh CJH Kabupaten Pontianak yang berjumlah 152 orang, yang direncanakan diberangkatkan 27 Oktober dari Mempawah ke Asrama Haji Pontianak, agar mempersiapkan diri baik fisik dan rohani, serta kesabaran dalam menjalankan ibadah haji dan pulanh dengan predikat haji mabrur.

“Kesabaran sangat penting dalam melaksanakan ibadah haji, untuk itu mantapkan niat, sehingga seluruh ibadah yang kita laksanakan dapat berjalan baik. Karena ibadah haji merupakan ibadah dua deminsi yaitu fisik dan rohani yang perlu bimbingan, untuk itu laksanakanlah manasik haji dengan baik,” katanya.

PNPM Tingkatkan Perekonomian Masyarakat

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai Kepala Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPPdan KB) Kabupaten Pontianak, Ikke Wicaksono, dinilai telah membuahkan hasil dapat upaya peningkatan perekonomian masyarakat.

“Antusias dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM sangat tinggi, bahkan melalui program PNPM mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta menekan angka kemiskinan,” kata Ikke Wicaksono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/9), kemarin.

Apalagi dalam pelaksanaan program PNPM, masyarakat dilibatkan langsung yang menjadikan keunggulan dari PNPM. Dimana masyarakat memiliki rasa memiliki cukup besera terhadap hasil pelaksanaan proyek pembangunan dari PNPM tersebut.

“Selama ini proyek PNPM mandiri yang kita laksanakan tidak pernah mendapat keluhan masyarakat. Karena langsung menyentuh masyarakat. Apalagi  kunci keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Kita selaku pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola langsung masyarakat,” katanya.

Sedangkan untuk tahun 2010 ini, Ikke, menjelaskan Kabupaten Pontianak mendapat kuncuran dana PNPM sebesar Rp 20 milyar lebih. Dimana dana sering dari APBD Kabupaten Pontianak Rp 4 milyar lebih dan APBN sebesar Rp 16 milyar lebih, yang diperuntukan untuk sembilan kecamatan di Kabupaten Pontianak.

“Hasil pantauan kita di lapangan hasil pembangunan dari program PNPM sangat baik sekali. Baik pembangunan jalan pedesaan, irigasi, pembuatan sarana air bersih, maupun pembangunan gedung semua dikerjakan dengan baik, walaupun dana yang digunakan tidak terlalu besar seperti proyek-proyek yang ditenderkan,” katanya.

Namun Ikke, menjelaskan program PNPM tidak semua desa maupun kelurahan di setiap kecamatan mendapat alokasi dana dari program PNPM. Karena penentuan desa yang mendapatkan kucuran dana PNPM harus melalui proses dari Musyawarah Antar Desa I, Musyawarah Desa I, Penggalian Gagasan, Musyawarah khusus perempuan, lalu dilanjutkan Musyawarah Desa II, Musyawarah Antar Desa II, dan penentuan desa menerima program PNPM melalui Musyawarah Antar Desa III.

“Tidak semua desa menerima program PNPM, karena semua harus melalui tahapan. Dimana hal yang dinilai urgen atau sangat dibutuhkan itulah yang diutamakan. tapi semua itu harus melalui musyawarah desa sebelum ditentukan desa mana yang menerima alokasi dana PNPM,” katanya.

Sedangkan Kesubag TTG dan Usaha Ekonomi Masyarakat BPDPP dan KB Kabupaten Pontianak, Karsono, menjelaskan dalam pelaksanaan program PNPM tidak semua masyarakat terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, namun pengembangan ekonomi produktif juga dilaksanakan seperti adanya Simpan Pinjam Perempuan.

“Di Kabupaten Pontianak, program PNPM banyak difokuskan pada peningkatan pembangunan jalan desa, karena hal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempelanjar akses transportasi dalam memasarkan hasil produk pertanian dan perkebunan,” katanya.

Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, menilai PNPM di Kabupaten Pontianak, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga telah berhasil menyediakan lapangan kerja dalam mengurangi angka pengangguran.

“PNPM mandiri merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Aplagi PNPM mandiri, dalam penyelenggaraan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga membantu masyarakat untuk mandiri, yang tidak secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.

Namun Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, menyarankan selain pelaksanaan pengawasan program PNPM harus dilakukan secara kontinyu, juga perlu dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti manfaat dari program PNPM.

“Program PNPM merupakan salah satu program yang sukses langsung menyentuh masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan sosialisasi dan penyebaran informasi. Upaya ini dimaksudkan menjadi pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM kepada masyarakat,” katanya.

Karena H. Amin, menilai tidak menutup kemungkinan pelaksanaan program PNPM bahkal dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan, yang menyebabkan program PNPM yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan sia-sia.

“Saya sangat mendukung program PNPM ini, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Maka kita minta masyarakat Kabupaten Pontianak agar menyukseskan pelaksanaan program PNPM. Jadi jangan sampai ada masalah atau ribut-ribut karena program PNPM bisa dihapuskan kalau ditemukan permasalahan,” katanya.

Rakornis DPD II Partai Golkar Kabupaten Pontianak

Melahirkan Lima Rekomendasi Sikap Politik

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Melaksanakan program kerja dan melaksanakan hubungan sinergis dapat mencapai tujuan Partai Golkar, Minggu (1/8), kemarin,  DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, melaksanakan rapat koordinasi teknis (Rakornis) di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak.

Rakornis yang dihadiri pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, serta pengurus DPD kabupaten.provinsi dan unsur pimpinan kecamatan Partai Golkar, melahirkan lima rekomendasi sikap politik Partai Golkar Kabupaten Pontianak.

“Pernyataan sikap politik ini, dibuat dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai amanah Partai Golkar Kabupaten Pontianak. Terutama mendukung visi dan misi bupati Pontianak terpilih, karena kesuksesan Bupati Pontianak juga merupakan kesukseskan Partai Golkar,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria.

Adapun kelima pernyataan sikap politik Partai Golkar Kabuapten Pontianak, pertama mendukung sepenuhnya visi dan misi Bupati Pontianak priode 2009-2014 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pontianak. Kedua mendukung dan ikut melaksanakan segala program-program yang telah diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Pontianak, serta ikut menyukseskan program-program yang telah ditetapkan oleh Bupati Pontianak. Ketiga mendukung dan mengawal SOPD agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta sinergis dangn visi dan misi Bupati Pontianak yang telah ditunagkan dalam RPJMD tahun 2010-2014. Keempat mendukung sepenuhnya penyelenggaraan sistem pemerintah daerah yang mengacu pada undang-undang No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Kelima pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Pontianak, organisasi sayap, organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan, pimpinan kecamatan, kelurahan dan desa siap bekerja keras untuk memenangkan calon bupati yang diusung Partai Golkar pada Pemilu kepala daerah tahun 2013 dan pada Pemilu Legislatif tahun 2014.

“Partai Golkar harus mendukung Bupati Pontianak, dalam menyukseskan program kerjanya, karena Partai Golkar merupakan penusung Ria Norsan menjadi bupati terpilih. Namun bukan berarti Partai Golkar, tidak memberikan kritikan. Tapi kita juga akan memberikan kritikan yang sifatnya demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pontianak,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Keanggotaan dan Kaderisasi DPD Partai Golkar Provinsi Kalbar, Andry Hudaya Wijaya, menjelaskan dilaksanakan Rakornis sebagai forum evaluasi kinerja partai, serta mendorong Pemda untuk membuat kebijakan nyang tepat sasaran bagi masyarakat Kabupaten Pontianak.

“SDM Partai Golkar Kabupaten Pontianak, sudah tidak diragukan lagi. Secara strukctur organisasi, Partai Golkar sudah mapan, tinggal keberanian melakuakn improvisasi kader-kader Golkar di kabupaten Pontianak, untuk berpikir kritis, berani mengambil resiko dan pro perubahan,” katanya.

Pembukaan KMD Pembina Pramuka

Pembina Pramuka Harus Menjadi Tauladan

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, meminta para pembina pramuka yang mengikuti Kursus Mahir DASR (KMD), harus bisa menjadi tauladan dan pelopor di masyarakat, terutama membina dan menciptakan para gernerasi muda sebagai kader bangsa yang taat beragama, berakhlak mulia, berdisiplin, mandiri serta memiliki idealisme dan semangat kerja sama yang tinggi.

“Disinilah arti penting pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Untuk itu, para pembina yang mengikuti KDM,  harus bisa menjadi tauladan dalam membimbing adik-adiknya,” kata Rubijanto, saat menghadiri pembukaan pelatihan KMD Gerakan Pramuka se Kabupaten Pontianak, Jumat (30/7), kemarin, di Aula Kantor Bupati.

Apalagi melihat, keberadaan generasi muda saat yang sedang terancam dekadensi moral akibat pengaruh buruk narkoba dan obat-obatan terlarang, minuman keras, pergaulan bebas yang perlu ditanggapi secara bijaksana, diperlukan keahlian khusus untuk menyelami kondisi kejiwaan para generasi muda yang pada umumnya masih berada dalam tahap pencarian jati diri. Untuk itulah, pramuka merupakan suatu pola pembinaan yang tepat membentuk jati diri para generasi muda.

“Melalui pramuka pembinaan bagi genrasi muda dapat lebih efektif. Disinilah peran serta anggota pramuka, pembina dan anggota dewasa yang telah dilatih dan dibekali dengan berbagai keterampilan dan pengetahuan untuk mengaktulisasikan diri di dalam pembinaan generasi muda,” katanya.

Sedangkan Ketua Kwarcab Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, menjelaskan setelah dilaksanakan KMD, para peserta yang lulus akan diikutsertakan pada Kursus Mahir Lanjutan (KML) yang akan digelar Kwarcab Kabupaten Pontianak setelah bulan ramadhan. Kursus-kursus tersebut merupakan upaya menciptakan pembina pramuka yang handal.

“Sertifikasi  ini akan menjadi bukti bahwa peserta sudah resmi menjadi pembina pramuka di masing-masing kwartir ranting atau gugus depan,” katanya.

Lanjutnya lagi, Rahmad menegaskan, pramuka selama ini telah menjadi yang terdepan dalam berbagai kegiatan sosial, serta mampu melahirkan generasi muda yang handal. Maka melalui pelatihan KMD dan KML, diharapkan para pembina memiliki keahlian dan teknik kepramukaan, baik psikologi peserta didik, teknis membina, cara membina serta cara berorganisasi dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dalam mengembangkan kepramukaan di Kabupaten Pontianak tentu harus didukung para pembina yang handal dan berkualitas untuk menerapkan ilmu-ilmu kepramukaan dalam membentuk kader bangsa yang militan.

“Di pramuka, merupakan wadah peserta didik untuk melatih serta mengembangkan diri menjadi pemuda harapan bangsa sebagaimana tertuang dalam Tri Satya dan Dasa Dharma Pramuka, yang betul-betul bisa menjadikan pramuka menjadi pemuda yang patriotik, bela negara, cinta tanah air dan takwa kepada Allah SWT,” katanya.

Gubernur Kalbar Tanam Sawit Perdana PT PSP

                                                      Pekerjakan 90 Persen Masyarakat Setempat

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah

Gubernur Kalbar, Cornelis, mengharapkan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan, harus ada komitmen bersama. Baik masyarakat, pemerintah dan pengusaha dalam menciptakan hubungan harmonis, sehingga segala sektor pembangunan dapat berjalan lancar.

“Persoalan yang sering kita hadapi, bagaimana menciptakan hubungan hamonis antara pengusaha dan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, pengusaha dengan pemerintah. Untuk itu, semua harus saling menghormati dan menghargai, pasti pembangunan akan berjalan dengan baik,” kata Cornelis, saat menghadiri tanam perdana kelapa sawit Hartono Plantation Indonesia (HPI)-Agro yang dikelolah PT Peniti Sungai Purun (PSP) di Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Rabu (28/7), kemarin, yang juga dihadiri Pangdam XII Tanjungpura, Moeldoko dan Bupati Pontianak, Ria Norsan.

Untuk itu, Cornelis, mengharapkan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak main hakim sendiri, jika ada permasalahan. Disarankan diselesaikan dengan baik, tanpa harus melakukan pengrusakan, yang bisa merugikan dan berakibat hukum.

“Masalah keamanan harus dijaga bersama-sama, jangan eskapator baru datang akinya sudah hilang. Dan kalau ada permasalahan dengan perusahaan, gaji telat dibayar jangan sampai membakar camp, selesaikanlah dengan baik. Karena harga keamanan tidak bisa dibayar dengan uang,” katanya.

Selain itu, dirinya juga menyarankan pihak perusahaan, masyarakat dan pemerintah dalam membangun perekonomian harus berdasarkan keadilan, sesuai yang diamanat dalam Pancasila, sila Ke 5 yang berbunyi Keadilan sosial bagi seuruh rakyat indonesia.

“Pembagian untuk rakyat harus jelas, berapa untuk rakyat dan berapa untuk pengusaha. Dan saya yakin, selama manusia masih menggunakan minyak, miyak sawit tetap laku,” katanya.

Sedangkan Managing Direktur HPI Agro, Rudyanto, menjelaskan program tanam perdana, merupakan langkah awal bentuk aktualisasi dari kemintraan yang ditawarkan HPI Agro kepada masyarakat dengan kemintraan saling menguntungkan. Pada bentuk kemitraan tidak terdapat beban bunga pinjaman yang ditanggung masyarakat, serta terdapat komposisi pembagian lahan inti dan plsama yang menguntungkan perusahaan dan masyarakat, serta tidak ada perbedaan dalam pengolahan lahan inti dan plasma.

“Pada saat ini, PT PSP telah mendapat 5321 hakter lahan inti dan plasma yang telah diganti rugi, serta sekitar 800000 bibit yang siap untuk ditanam. Dan kami juga telah memperkerjakan kurang lebih 431 tenaga kerja, sekitar 90 persen masyarakat setempat,” katanya.

Bupati Pontianak, Ria Norsan, sangat mendukung dilaksanakan kegiatan perkebunan di wilayah Kabupaten Pontianak yang dinilai dapat memberikan pendapan daerah, serta menyediakan kesempatakan kerja untuk masyarakat. Untuk itu, Pemda selalu berupaya mendatangkan investor sebanyak mungkin dan bersungguh-seungguh untuk berinventasi, salah satunya sektor perkebunan.

“Kita bersyukur karena PT PSP, telah melaksanakan niat baiknya membangun Kabupaten Pontianak. Dengan dimulainya penanaman perdana kebun kelapa sawit ini, diharapkan perusahaan lain yang telah diberikan IUP untuk bisa mengikuti jejak PT PSP. Sehingga semakin banyak tenaga kerja yang bisa diserap, dan angka pengangguran bisa semakin berkurang,” katanya.