Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Pontianak, Senin (29/11), kemarin, akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (2011), yang sempat dua kali tertunda, melalui pandangan akhir (PA) fraksi. Sidang paripurna sendiri langsung di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, dengan dihadiri Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.
Sidang paripurna tersebut, diawali penyampaian PA dari juru bicara Fraksi Rakyat Bersatu, Darwis, yang memberikan beberapa catatan, terkait program pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Pontianak, terutama mengenai penempatan kepala dinas, kantor, badan untuk menempati SOPD baru, serta meminta Pemda melakukan audit pelaksanaan pembangunan Wisma Chandramidi yang kualitasnya sangat rendah.
“Kita ingin kepala SOPD baru, orang yang benar-benar berasal dari daerah, bukan mengambil dari luar. Dan Wisma Chandramidi diharapkan segera difungsikan, karena telah banyak menyedot anggaran daerah,” katanya.
Sedangkan tiga fraksi DPRD Kabupaten Pontiana yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PPP, mengajukan usul agar dibentuk Pansus terkait persoalan database PNS dilingkungan Pemda Kabupaten Pontianak.
“Database jumlah pegawai harus harus dibenahi secara sistematik, agar kedepan alur masuk keluarnya terkait belanja pegawai dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga kami DPRD perlu membentuk Pansus untuk menyelusuri kekukarangan sumber data yang digunakan,” kata juru bicara Fraksi PPP, MA Muhammadiyah.
Sedangkan dua fraksi lainnya, Fraksi Gohan dan Fraksi P2KB, meminta penggunaan anggaran harusnya menyentuh kehidupan masyarakat, terutama menciptakan masyarakat Kabupaten Pontianak yang berkualitas dan sejahterah.
“Penggunaan anggaran haruskah fektif dan benar-benar demi kepentingan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gohan, Ridwan Ismail.
Mengenai disetujuinya pengesahan RAPBD 2011 yang sempat tertunda, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, mengatakan suatu hal yang wajar dalam hidup berdemokrasi dan Pemda juga siap memberikan penjelasanyang dibutuhkan terkait jumlah database pNS yang diminta fraksi dewan.
“Saya mengucapkan terima kasih, kepada DPRD Kabupaten Pontianak yang telah bekerja keras sehingga APBD 2011 disahkan, walaupun ada silang pendapat, baik saat rapat gabungan dan rapat kerja,” katanya.
Borneo Tribune, Mempawah
Enam Fraksi DPRD Kabupaten Pontianak, Senin (29/11), kemarin, akhirnya menyetujui disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (2011), yang sempat dua kali tertunda, melalui pandangan akhir (PA) fraksi. Sidang paripurna sendiri langsung di pimpin Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rahmad Satria, dengan dihadiri Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto.
Sidang paripurna tersebut, diawali penyampaian PA dari juru bicara Fraksi Rakyat Bersatu, Darwis, yang memberikan beberapa catatan, terkait program pembangunan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Pontianak, terutama mengenai penempatan kepala dinas, kantor, badan untuk menempati SOPD baru, serta meminta Pemda melakukan audit pelaksanaan pembangunan Wisma Chandramidi yang kualitasnya sangat rendah.
“Kita ingin kepala SOPD baru, orang yang benar-benar berasal dari daerah, bukan mengambil dari luar. Dan Wisma Chandramidi diharapkan segera difungsikan, karena telah banyak menyedot anggaran daerah,” katanya.
Sedangkan tiga fraksi DPRD Kabupaten Pontiana yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PPP, mengajukan usul agar dibentuk Pansus terkait persoalan database PNS dilingkungan Pemda Kabupaten Pontianak.
“Database jumlah pegawai harus harus dibenahi secara sistematik, agar kedepan alur masuk keluarnya terkait belanja pegawai dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga kami DPRD perlu membentuk Pansus untuk menyelusuri kekukarangan sumber data yang digunakan,” kata juru bicara Fraksi PPP, MA Muhammadiyah.
Sedangkan dua fraksi lainnya, Fraksi Gohan dan Fraksi P2KB, meminta penggunaan anggaran harusnya menyentuh kehidupan masyarakat, terutama menciptakan masyarakat Kabupaten Pontianak yang berkualitas dan sejahterah.
“Penggunaan anggaran haruskah fektif dan benar-benar demi kepentingan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Gohan, Ridwan Ismail.
Mengenai disetujuinya pengesahan RAPBD 2011 yang sempat tertunda, Wakil Bupati Pontianak, Rubijanto, mengatakan suatu hal yang wajar dalam hidup berdemokrasi dan Pemda juga siap memberikan penjelasanyang dibutuhkan terkait jumlah database pNS yang diminta fraksi dewan.
“Saya mengucapkan terima kasih, kepada DPRD Kabupaten Pontianak yang telah bekerja keras sehingga APBD 2011 disahkan, walaupun ada silang pendapat, baik saat rapat gabungan dan rapat kerja,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar