Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
Pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai Kepala Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPPdan KB) Kabupaten Pontianak, Ikke Wicaksono, dinilai telah membuahkan hasil dapat upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
“Antusias dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM sangat tinggi, bahkan melalui program PNPM mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta menekan angka kemiskinan,” kata Ikke Wicaksono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/9), kemarin.
Apalagi dalam pelaksanaan program PNPM, masyarakat dilibatkan langsung yang menjadikan keunggulan dari PNPM. Dimana masyarakat memiliki rasa memiliki cukup besera terhadap hasil pelaksanaan proyek pembangunan dari PNPM tersebut.
“Selama ini proyek PNPM mandiri yang kita laksanakan tidak pernah mendapat keluhan masyarakat. Karena langsung menyentuh masyarakat. Apalagi kunci keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Kita selaku pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola langsung masyarakat,” katanya.
Sedangkan untuk tahun 2010 ini, Ikke, menjelaskan Kabupaten Pontianak mendapat kuncuran dana PNPM sebesar Rp 20 milyar lebih. Dimana dana sering dari APBD Kabupaten Pontianak Rp 4 milyar lebih dan APBN sebesar Rp 16 milyar lebih, yang diperuntukan untuk sembilan kecamatan di Kabupaten Pontianak.
“Hasil pantauan kita di lapangan hasil pembangunan dari program PNPM sangat baik sekali. Baik pembangunan jalan pedesaan, irigasi, pembuatan sarana air bersih, maupun pembangunan gedung semua dikerjakan dengan baik, walaupun dana yang digunakan tidak terlalu besar seperti proyek-proyek yang ditenderkan,” katanya.
Namun Ikke, menjelaskan program PNPM tidak semua desa maupun kelurahan di setiap kecamatan mendapat alokasi dana dari program PNPM. Karena penentuan desa yang mendapatkan kucuran dana PNPM harus melalui proses dari Musyawarah Antar Desa I, Musyawarah Desa I, Penggalian Gagasan, Musyawarah khusus perempuan, lalu dilanjutkan Musyawarah Desa II, Musyawarah Antar Desa II, dan penentuan desa menerima program PNPM melalui Musyawarah Antar Desa III.
“Tidak semua desa menerima program PNPM, karena semua harus melalui tahapan. Dimana hal yang dinilai urgen atau sangat dibutuhkan itulah yang diutamakan. tapi semua itu harus melalui musyawarah desa sebelum ditentukan desa mana yang menerima alokasi dana PNPM,” katanya.
Sedangkan Kesubag TTG dan Usaha Ekonomi Masyarakat BPDPP dan KB Kabupaten Pontianak, Karsono, menjelaskan dalam pelaksanaan program PNPM tidak semua masyarakat terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, namun pengembangan ekonomi produktif juga dilaksanakan seperti adanya Simpan Pinjam Perempuan.
“Di Kabupaten Pontianak, program PNPM banyak difokuskan pada peningkatan pembangunan jalan desa, karena hal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempelanjar akses transportasi dalam memasarkan hasil produk pertanian dan perkebunan,” katanya.
Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, menilai PNPM di Kabupaten Pontianak, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga telah berhasil menyediakan lapangan kerja dalam mengurangi angka pengangguran.
“PNPM mandiri merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Aplagi PNPM mandiri, dalam penyelenggaraan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga membantu masyarakat untuk mandiri, yang tidak secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.
Namun Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, menyarankan selain pelaksanaan pengawasan program PNPM harus dilakukan secara kontinyu, juga perlu dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti manfaat dari program PNPM.
“Program PNPM merupakan salah satu program yang sukses langsung menyentuh masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan sosialisasi dan penyebaran informasi. Upaya ini dimaksudkan menjadi pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM kepada masyarakat,” katanya.
Karena H. Amin, menilai tidak menutup kemungkinan pelaksanaan program PNPM bahkal dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan, yang menyebabkan program PNPM yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan sia-sia.
“Saya sangat mendukung program PNPM ini, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Maka kita minta masyarakat Kabupaten Pontianak agar menyukseskan pelaksanaan program PNPM. Jadi jangan sampai ada masalah atau ribut-ribut karena program PNPM bisa dihapuskan kalau ditemukan permasalahan,” katanya.
Borneo Tribune, Mempawah
Pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai Kepala Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPPdan KB) Kabupaten Pontianak, Ikke Wicaksono, dinilai telah membuahkan hasil dapat upaya peningkatan perekonomian masyarakat.
“Antusias dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program PNPM sangat tinggi, bahkan melalui program PNPM mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa, serta menekan angka kemiskinan,” kata Ikke Wicaksono, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/9), kemarin.
Apalagi dalam pelaksanaan program PNPM, masyarakat dilibatkan langsung yang menjadikan keunggulan dari PNPM. Dimana masyarakat memiliki rasa memiliki cukup besera terhadap hasil pelaksanaan proyek pembangunan dari PNPM tersebut.
“Selama ini proyek PNPM mandiri yang kita laksanakan tidak pernah mendapat keluhan masyarakat. Karena langsung menyentuh masyarakat. Apalagi kunci keberhasilan PNPM tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang sangat besar. Kita selaku pemerintah hanya memberikan dana sementara pelaksanaan program dikelola langsung masyarakat,” katanya.
Sedangkan untuk tahun 2010 ini, Ikke, menjelaskan Kabupaten Pontianak mendapat kuncuran dana PNPM sebesar Rp 20 milyar lebih. Dimana dana sering dari APBD Kabupaten Pontianak Rp 4 milyar lebih dan APBN sebesar Rp 16 milyar lebih, yang diperuntukan untuk sembilan kecamatan di Kabupaten Pontianak.
“Hasil pantauan kita di lapangan hasil pembangunan dari program PNPM sangat baik sekali. Baik pembangunan jalan pedesaan, irigasi, pembuatan sarana air bersih, maupun pembangunan gedung semua dikerjakan dengan baik, walaupun dana yang digunakan tidak terlalu besar seperti proyek-proyek yang ditenderkan,” katanya.
Namun Ikke, menjelaskan program PNPM tidak semua desa maupun kelurahan di setiap kecamatan mendapat alokasi dana dari program PNPM. Karena penentuan desa yang mendapatkan kucuran dana PNPM harus melalui proses dari Musyawarah Antar Desa I, Musyawarah Desa I, Penggalian Gagasan, Musyawarah khusus perempuan, lalu dilanjutkan Musyawarah Desa II, Musyawarah Antar Desa II, dan penentuan desa menerima program PNPM melalui Musyawarah Antar Desa III.
“Tidak semua desa menerima program PNPM, karena semua harus melalui tahapan. Dimana hal yang dinilai urgen atau sangat dibutuhkan itulah yang diutamakan. tapi semua itu harus melalui musyawarah desa sebelum ditentukan desa mana yang menerima alokasi dana PNPM,” katanya.
Sedangkan Kesubag TTG dan Usaha Ekonomi Masyarakat BPDPP dan KB Kabupaten Pontianak, Karsono, menjelaskan dalam pelaksanaan program PNPM tidak semua masyarakat terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, namun pengembangan ekonomi produktif juga dilaksanakan seperti adanya Simpan Pinjam Perempuan.
“Di Kabupaten Pontianak, program PNPM banyak difokuskan pada peningkatan pembangunan jalan desa, karena hal ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mempelanjar akses transportasi dalam memasarkan hasil produk pertanian dan perkebunan,” katanya.
Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, HM Amin H Aminin, menilai PNPM di Kabupaten Pontianak, selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, juga telah berhasil menyediakan lapangan kerja dalam mengurangi angka pengangguran.
“PNPM mandiri merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Aplagi PNPM mandiri, dalam penyelenggaraan menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga membantu masyarakat untuk mandiri, yang tidak secara langsung akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di pedesaan,” katanya.
Namun Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, menyarankan selain pelaksanaan pengawasan program PNPM harus dilakukan secara kontinyu, juga perlu dilakukan sosialisasi, sehingga masyarakat lebih paham dan mengerti manfaat dari program PNPM.
“Program PNPM merupakan salah satu program yang sukses langsung menyentuh masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan sosialisasi dan penyebaran informasi. Upaya ini dimaksudkan menjadi pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM kepada masyarakat,” katanya.
Karena H. Amin, menilai tidak menutup kemungkinan pelaksanaan program PNPM bahkal dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan, yang menyebabkan program PNPM yang berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat akan sia-sia.
“Saya sangat mendukung program PNPM ini, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Maka kita minta masyarakat Kabupaten Pontianak agar menyukseskan pelaksanaan program PNPM. Jadi jangan sampai ada masalah atau ribut-ribut karena program PNPM bisa dihapuskan kalau ditemukan permasalahan,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar