Karolin : Dinas Kesehatan Harus Proaktif
Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
RSUD Rubini Mempawah sampai saat ini, belum melaksanakan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal). Hal ini disampaikan Kabid Penunjang RSUD dr Rubini, Mukhtar Siagian, kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang mendatangai langsung RSUD Rubini Mempawah, Selasa (19/4), kemarin.
“Sampai saat ini, kami belum menerima Juknis Jampersal, bahkan dari Dinas Kesehatan juga belum melaksanakan sosialisasi, bagaimana sistem pelaksanaan Program Jampersal,” kata Mukhtar, yang untuk sementara waktu menjabat Plh Direktur RSUD Rubini Mempawah.
Menanggapi belum terlaksananya program Jampersal di RSUD Rubini Mempawah, Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan koordinasi pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Rubini mempawah, terkait sosialisasi program berjalan sama sekali.
“Seharusnya pihak rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan harus berkoordinasi secara baik, dalam mensosialisasikan program ini. Karena mulai Januari 2011, program jampersal ini, sudah harus dilaksanakan,” kata Karolin.
Lanjutnya lagi, dirinya meminta Dinas Kesehatan, juga terus melaksanakan koordinasi kepada masyarakat, bidan desa maupun bidan swasta, terkait pelaksanaan program Jampersal.
“Saya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar proaktif, menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan program yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi ini,” katanya.
Adapun dana yang digelontorkan Kementerian Kesehatan untuk program jampersal sebesar Rp 1,2 triliun. Dimana masing-masing kabupaten/kota akan kebagian anggaran Rp 2 miliar.
“Untuk Kalbar anggaran Jampersal sekitar Rp 1,021 Milyar. Jadi tidak ada alasan lagi, para ibu hamil, untu takut biaya melahirkan. Semua proses melahirkan gratis,” katanya.
Sedangkan salah seorang suami pasien yang dirawat di ruang kebidanan RSUD Rubini Mempawah, Sunarwi, warga asal Pahuman, mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa ada program Jampersal yang mengratiskan biaya pemeriksaan, melahirkan dan perawatan setelah melahirkan.
“Istri saya baru satu hari dirawat disini. Istri saya mengalami keguguran dan saya sama sekali tidak tahu ada program bahwa biaya melahirkan gratis. Kalau memang gartis, saya sangat mengucapkan terima kasih, karena sangat membantu saya,” katanya.
Johan Wahyudi
Borneo Tribune, Mempawah
RSUD Rubini Mempawah sampai saat ini, belum melaksanakan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal). Hal ini disampaikan Kabid Penunjang RSUD dr Rubini, Mukhtar Siagian, kepada Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang mendatangai langsung RSUD Rubini Mempawah, Selasa (19/4), kemarin.
“Sampai saat ini, kami belum menerima Juknis Jampersal, bahkan dari Dinas Kesehatan juga belum melaksanakan sosialisasi, bagaimana sistem pelaksanaan Program Jampersal,” kata Mukhtar, yang untuk sementara waktu menjabat Plh Direktur RSUD Rubini Mempawah.
Menanggapi belum terlaksananya program Jampersal di RSUD Rubini Mempawah, Anggota Komisi IX DPR RI, Karolin Margret Natasha, yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Pontianak dari Fraksi PDI Perjuangan, sangat menyayangkan koordinasi pihak Dinas Kesehatan dan RSUD Rubini mempawah, terkait sosialisasi program berjalan sama sekali.
“Seharusnya pihak rumah sakit, maupun Dinas Kesehatan harus berkoordinasi secara baik, dalam mensosialisasikan program ini. Karena mulai Januari 2011, program jampersal ini, sudah harus dilaksanakan,” kata Karolin.
Lanjutnya lagi, dirinya meminta Dinas Kesehatan, juga terus melaksanakan koordinasi kepada masyarakat, bidan desa maupun bidan swasta, terkait pelaksanaan program Jampersal.
“Saya juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi agar proaktif, menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan program yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi ini,” katanya.
Adapun dana yang digelontorkan Kementerian Kesehatan untuk program jampersal sebesar Rp 1,2 triliun. Dimana masing-masing kabupaten/kota akan kebagian anggaran Rp 2 miliar.
“Untuk Kalbar anggaran Jampersal sekitar Rp 1,021 Milyar. Jadi tidak ada alasan lagi, para ibu hamil, untu takut biaya melahirkan. Semua proses melahirkan gratis,” katanya.
Sedangkan salah seorang suami pasien yang dirawat di ruang kebidanan RSUD Rubini Mempawah, Sunarwi, warga asal Pahuman, mengaku sama sekali tidak mengetahui bahwa ada program Jampersal yang mengratiskan biaya pemeriksaan, melahirkan dan perawatan setelah melahirkan.
“Istri saya baru satu hari dirawat disini. Istri saya mengalami keguguran dan saya sama sekali tidak tahu ada program bahwa biaya melahirkan gratis. Kalau memang gartis, saya sangat mengucapkan terima kasih, karena sangat membantu saya,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar